uu nomor 10. NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. uu nomor 10

SubSektor : Bank Umum. Frasa "dan tercantum" dalam Pasal 41 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI. pdf. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2018 Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009. 10 Tahun 2008. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 10 Bentuk. NOMOR 13 TAHUN 1985,UNDANG-UNDANG. STATUS PERATURAN. Sen, 26 Okt 2020. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. UU No. 10, LN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 (UU/1994/10) (1994) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Hal ini berarti ada konsekuensi logis dari hilangnya kebijakan MPR melalui ketetapan MPR sebagai sebuah produk hukum. 1995. 4389, LL SETNEG : 13 HLM. U. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1998. 06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran. Undang-undang (UU) NO. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. STATUS PERATURAN. 1992, LL SETNEG : 18 HLM. 745 Peraturan; Pencarian Spesifik. Tindak Pidana Perizinan (Ps 46 UUP, Ps 59 UUPS) 2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. 2020. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 10. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini otoritas fiskal masih dalam tahap. Belum Tersedia. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat. Nomor. UU No. Undang-undang (UU) NO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5698NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. 2. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,. Judul. Mahkamah Konstitusi pertama kali mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian. Tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 tidak memasukkan ketetapan MPR di dalamnya. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 6 tahun 2014. Katalog Produk. 2004/ No. Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);. UU Nomor 10 Tahun 1995. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan. Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9)e. I N0. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. 12 tahun 2011 berlaku sejak Agustus 2011. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. Ilustrasi ukuran meterai 10. Belum Tersedia. PP Nomor 58. Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan, menyampaikan, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 8/DPR. UNDANG. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan T. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati,. Ringkasan UU No. publication. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). UM. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. Provinsi Bali. U. UU 10 tahun 2011 tentang Perubahan UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;UU No. Heny Rahmawati. pdf. 10. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. 10, LN. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. UU Nomor 10 Tahun 2015 9 RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 7 Juli 2015: 6 Agustus 2015 UU Nomor 11 Tahun 2015 10 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Tahun. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. go. fisip. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. STATUS PERATURAN. Undang-undang (UU) NO. 10. pdf. Provinsi Jawa Barat. 1999 jo UU Nomor 30 Tahun 2001. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 10. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Mattalatta dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. . Jl. PERKARA NOMOR 10/PUU-VI/2008 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD (PASAL 12 DAN PASAL 67). UU 11 1994. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dicabut dengan :. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Tap untuk memuat ulang. PP Nomor 10 Tahun 2021. Jakarta Tanggal Penetapan. Latar Belakang Pembentukan UU No. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. 2 UU Pemberantasan Tipikor diundangkan tanggal 16. Bea Meterai. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara. 260. Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Ketenaganukliran - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. TLN No. Bea Meterai . (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 5232, LL SETNEG: 36 HLM. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. keputusan komisi pengawas persaingan usaha 63 nomor : 05/kppu/kep/ix/2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 bab i ketentuan umum 64. Solusi. 28 B. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UU Nomor 10 Tahun 2003. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10,. 10. 10. TAHUN 2009. Preview. Dokumen :naskah uu pemilu tanggal 5 maret 2008 dokumen ini diperoleh dari dpr-ri dan disalin ulang sesuai aslinya undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran: Tentang: Ketenaganukliran Singkatan: 10 Tahun 1997 Jenis: Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 1997: Bidang Hukum-Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan-Tahun: 1997: Sumber-Tanggal Penetapan: 10/04/1997: DeskripsiUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran T. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023. LN No. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik, karena melaksanakan secara tegas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara. Undang-undang ini mengatur tentang aspek-aspek seperti modal, kegiatan usaha, pengawasan, dan penyelesaian masalah perbankan. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea. BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. 02. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Mencabut : PERPRES No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 187A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,. NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 13 Tahun 1985. . bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban€kewarganegaraan secara diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan Pasal 1 angka. 2011/No. Download. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataan;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. E. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan. Mencabut : UU No. Undang-undang (UU) NO. 1992. Undang-undang (UU) NO. 10 Tahun 2008. UU 10 TAHUN 2020: Judul: Bea Meterai: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 10: Tahun: 2020: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Direktorat Jenderal. Judul. pu. I. 2021/No. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten. syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; 2. UU Nomor 10 Tahun 1995. Undang-undang (UU) No. Mencabut : UU No. Undang-undang (UU) NO. 8 Tahun 1999. UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan melakukan penyesuaian aturan perundang-undangan tentang Perbankan dengan perjanjian-perjanian internasional bidang perdagangan barang dan jasa maupun perekonomoian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor. 12, TLN NO.